nusakini.com - Penggabungan perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami pasang-surut dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan akhir-akhir ini cenderung semakin memanas.

Dengan dmikian, hingga saat ini, DPR belum menyepakati adanya aturan mengenai pengalihan saham BUMN sebagai cikal bakal pembentukan holding.

• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Salurkan Bantuan untuk Korban Terdampak Bencana Banjir Lutra
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Beri Apresiasi Kinerja Agen BBM Industri dan Distributor Petrochemical Terbaik
• Selamatkan Sampiri, PT Pertamina Patra Niaga IT Bitung Bersama Mike berhasil Memperoleh Local Hero Inspiration Award 2024
• Pacu Kualitas Layanan Konsumen Aviasi, Pertamina Patra Niaga Sulawesi Gelar Kompetisi Keahlian dan Peningkatan Kompetensi Operator
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Sigap Salurkan Bantuan Untuk Korban Terdampak Bencana Longsor Toraja

Menurut Anggota Komisi VI Dwie Arum, Komisi VI masih mempertanyakan seberapa besar kesuksesan holding BUMN. Pasalnya dari sejumlah holding BUMN yang dilakukan hanya holding BUMN pupuk yang dinyatakan sukses untuk dijalankan.

"Holding paling baik yang dilakukan pupuk Indonesia. Selain itu belum berjalan maksimal seperti holding perkebunan disampaikan masih ada problem masing-masing," ungkapnya di Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Jumat (21/4/2017).

Menurut Dwie, pemerintah sebaik memperhatikan kinerja masing-masing BUMN. Jika memang sudah berjalan baik maka proses holding pasti baik.

"Tapi tidak seperti sekarang karena masing-masing internal belum. Hasilnya holding tidak buat lebih. Jika menajemen baik maka akan baik," pungkasnya. (b/mk)